Meranti, Tingkap.info – Puluhan tenaga honorer yang tergabung dalam Aliansi Tenaga Honorer Kabupaten Kepulauan Meranti mendatangi Gedung DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, Selasa (1/10/2025) sekitar pukul 14.00 WIB. Kedatangan mereka untuk menggelar audiensi dengan Komisi I DPRD terkait kejelasan status mereka setelah tidak masuk dalam database maupun gagal pada seleksi PPPK Tahap I, II, hingga formasi paruh waktu.
Audiensi tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I DPRD Meranti, H. Hatta, bersama jajaran anggota komisi. Turut hadir Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKP-SDM) Meranti, Bakharuddin, M.Pd, serta puluhan tenaga honorer yang hadir menyampaikan keluh kesah mereka.
Dalam pertemuan itu, Bakharuddin menyatakan siap menjembatani aspirasi honorer kepada pemerintah pusat.
“Mudah-mudahan masih ada celah, sedikit harapan untuk kita dari Pemkab Meranti untuk mengusulkan ke pusat,” ujarnya.
Ia juga berpesan agar para tenaga honorer tetap semangat menjalankan tugas di instansi masing-masing.“Jangan pernah putus asa, terus berdoa agar jalan terbaik terbuka,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Meranti, H. Hatta, menegaskan pihaknya akan menindaklanjuti aspirasi tersebut.
“Insya Allah dalam waktu dekat Komisi I akan segera menyurati pemerintah pusat, baik Menpan-RB maupun BKN, untuk meneruskan aspirasi tenaga honorer ini. Meski waktunya mepet, kami akan berusaha semaksimal mungkin,” katanya.
Hatta juga menekankan pihaknya akan terus berkoordinasi dengan Pemkab Meranti agar status honorer yang belum terakomodasi mendapat kejelasan.
Pertemuan ini diharapkan menjadi titik terang bagi tenaga honorer Meranti yang tidak masuk formasi PPPK penuh waktu maupun paruh waktu, sekaligus membuka peluang jika ada skema alternatif seperti outsourcing yang menjadi prioritas pemerintah ke depan.
Laporan : Nurhadi
