Pekanbaru - Korlap PERTAMAK Riau Ade Saputra, mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau agar segera menuntaskan segala laporan tindak pidana korupsi yang selama ini telah dilaporkan kepada Kejati Riau dan menyampaikan kepada publik perkembangan penanganan terkait semua progres dari penyelidikan terhadap keseluruhan laporan pengaduan masyarakat khususnya adanya terjadi dugaan tindak pidana korupsi di Kabupaten Kepulauan Meranti.
Menurut Ade ketika diwawancarai awak media menyebutkan, hingga saat ini memasuki pertengahan November 2026, kami sebagai masyarakat belum memperoleh informasi yang jelas mengenai sejauh mana proses dan tindak lanjut terhadap penanganan dari semua laporan tersebut, khususnya terhadap dugaan tindak pidana korupsi di sekretariat daerah kepulauan Meranti. Kondisi ini menimbulkan tanda tanya besar terhadap proses penegakan hukum yang mencederai harapan publik, (Senin, 09/11/2026).
Setelah satu tahun laporan kami tanpa kepastian hukum yang jelas, akhirnya ada kabar terkait kasus dugaan penyimpangan pengelolaan keuangan di Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti sudah naik ke tahap penyidikan, "ungkap Ade.
Kami apresiasi langkah itu. Tapi kami juga bertanya dengan keras, "Kenapa sampai hari ini belum ada tersangka?", tanya Ade lanjut.
Ade Saputra menyebutkan, penyidikan tanpa adanya tersangka itu seperti kapal yang sudah berlayar tapi tidak tahu mau berlabuh dimana. Sudah ada bukti, sudah ada LHP BPK, sudah ada angka kerugian, sudah ada nama-nama saksi yang dikonfirmasi, tapi penegak hukum belum juga menetapkan tersangka siapa yang harus bertanggung jawab.
ADA APA DENGAN INSTITUSI KEJAKSAAN KHUSUSNYA KEJATI RIAU DAN KEJARI MERANTI.
Untuk mengingatkan kembali, untuk Tahun Anggaran 2024, BPK menemukan temuan di Bagian Umum Setda Meranti senilai Rp 3,1 Miliar, BPK mencatat pertanggungjawaban Belanja Barang dan Jasa melalui UP/GU tidak sesuai ketentuan perundang-undangan, "terang Ade lanjut.
Untuk diketahui, untuk Tahun Anggaran 2025, temuan LHP BPK jauh lebih besar dan lebih terang benderang. BPK menemukan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis dan Pemeliharaan yang Tidak Sesuai Kenyataan sebesar Rp 4.440.449.377, " tambah Ade.
Ini bukan opini kata Ade Saputra Korlap Pertamak Riau ini. Ini dokumen resmi negara dalam hal ini Hasil Audit BPK, dimana secara sifat dan faktanya adalah "Final dan Mengikat" berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
Kejati Riau seharusnya melakukan supervisi dan monitoring terkait semua laporan masyarakat yang masuk baik di Kejati Riau sendiri maupun yang dilimpahkan ke bawah (Kejari Meranti), "tegas Ade.
KEWAJIBAN PENETAPAN TERSANGKA OLEH PENYIDIK :
1). Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, frasa "bukti permulaan yang cukup" dalam KUHAP dimaknai secara tegas sebagai minimal dua alat bukti yang sah. Jika dua alat bukti sudah ada, penyidik tidak memiliki celah diskresi untuk menolak atau menunda penetapan tersangka.
2). Apabila penyidik dengan sengaja mengabaikan dua alat bukti tersebut, dan tidak segera menetapkan tersangkanya, tindakan ini dapat dianggap sebagai penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran kode etik.
3). Tindakan penyidik jaksa yang sengaja mengabaikan alat bukti sah yang relevan dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran berat terhadap Kode Etik Jaksa. Dalam sistem peradilan pidana, mengabaikan bukti yang meringankan atau menghilangkan alat bukti dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan merintangi proses hukum (obstruction of justice).
Lanjut Ade menerangkan, seorang jaksa wajib menjunjung tinggi asas Satya Adhi Wicaksana. Jika mengabaikan alat bukti secara sengaja sudah melanggar prinsip profesionalitas, objektivitas, dan keadilan. Hal ini sesuai Peraturan Jaksa Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kode Perilaku Jaksa.
Jika kesengajaan tersebut ditujukan untuk membebaskan pelaku dari jeratan hukuman demi keuntungan tertentu, oknum jaksa dapat dikenakan sanksi pidana, "sebut Ade.
Ade mengungkapkan, berdasarkan Pasal 21 UU Tipikor dimana jika setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua) belas tahun dan atau denda paling sedikit Rp150 juta dan paling banyak Rp600 juta.
Pasal 282 KUHP Nasional menentukan setiap orang yang menyembunyikan atau memberikan pertolongan kepada pelaku tindak pidana untuk melarikan diri dari penyidikan, penuntutan, atau pelaksanaan putusan pidana oleh pejabat yang berwenang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak paling banyak Rp25 juta," terang Ade lagi.
PENYIDIKAN TANPA TERSANGKA, APA ADA YANG DISEMBUNYIKAN.
Ade korlap PERTAMAK, juga memahami bahwa penetapan tersangka harus hati-hati, harus berdasarkan minimal 2 alat bukti yang cukup. Tapi dalam kasus ini, alat bukti itu sudah menumpuk.
Ada LHP BPK sebagai alat bukti surat. Ada keterangan saksi penyedia yang membantah SPJ. Ada dokumen SP2D UP/GU dan LS. Ada keterangan soal fee 3%. Ada keterangan saksi yang diminta keterangan nya dan ada pola yang berulang-ulang terjadi perbuatan yang sama dari Tahun Anggaran 2024 dan 2025 oleh orang yang sama pula, "beber Ade.
Jika dengan alat bukti sebanyak ini saja penyidik masih belum berani menetapkan tersangka, maka publik wajar menduga ada apa dengan penyidik yang menangani perkara tersebut, tanya Ade lanjut.
Ade juga mempertanyakan, apakah ada tekanan dari pemangku kepentingan ? Apakah ada intervensi dari atasan terduga pelaku ? Apakah ada lobi-lobi di belakang layar termasuk gratifikasi agar kasus ini berjalan lambat sampai publik lupa ?
Publik dan pelapor berhak mengetahui secara utuh dan transparan. Kami tidak menuduh. Kami hanya bertanya. Dan pertanyaan ini harus dijawab secara terbuka oleh Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti dan Kejaksaan Tinggi Riau, "harap Ade.
MENGGANTI KERUGIAN NEGARA BUKAN PENGHAPUS PIDANA.
Pasal 4 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan dengan tegas: "Pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapus dipidananya pelaku tindak pidana korupsi". Pengembalian hanya meringankan hukuman.
TUNTUTAN TEGAS PERTAMAK RIAU KEPADA KEJATI RIAU DAN KEJARI MERANTI
Atas kondisi penyidikan yang belum ada ujungnya ini, PERTAMAK Riau menyatakan sikap dan menuntut :
1). Segera Tetapkan Tersangka.
Jangan biarkan penyidikan berlarut-larut tanpa kejelasan. Jika bukti sudah cukup, tetapkan tersangka sesuai ketentuan KUHAP. Penyidikan yang terlalu lama tanpa tersangka hanya akan menimbulkan kecurigaan publik adanya permainan. Karena setiap tahapan dalam penyelidikan dan penyidikan sudah diatur waktunya dalam peraturan Jaksa (SOP).
2). Buka Perkembangan Penyidikan Secara Berkala dan Utuh.
Kami minta Kejari Meranti memberikan SP2HP secara resmi kepada pelapor. Publik berhak tahu sudah berapa saksi yang diperiksa, sudah berapa dokumen yang disita, sudah berapa aliran dana yang ditelusuri.
3). Lakukan Penelusuran Aliran Dana (Follow The Money).
Jangan hanya berhenti di SPJ. Telusuri kemana aliran dana itu pergi dan siapa saja yang menikmatinya. Telusuri rekening siapa saja yang diduga menerima uang tersebut. Jika perlu sita aset untuk menggantikan kerugian negara.
4. Hukum Berat Pelaku.
Modusnya sama, tempatnya sama, pelakunya diduga orang yang sama. Hukum diberlakukan untuk menciptakan efek jera. Jika suatu perbuatan terjadi berulang-ulang berarti diduga pelaku sengaja melakukan pidana tanpa ada penyesalan dan seolah-olah hukum tunduk padanya.
5. Tolak Intervensi Dalam Bentuk Apapun.
Kami mengingatkan semua pihak, Jangan ada yang mengintervensi penyidikan ini, baik melalui jabatan, kekuasaan, maupun uang. PERTAMAK Riau akan mengawasi dan akan membuka ke publik jika nanti ditemukan adanya upaya intervensi dengan menghadirkan bukti.
KAMI TIDAK AKAN DIAM MENEGAKKAN HUKUM DAN KEADILAN.
Kami sudah bersabar satu tahun. Kami sudah mengikuti prosedur. Kami sudah melapor sesuai aturan dengan dokumen resmi negara. Namun hingga kini belum ada perkembangannya selain masih dalam penyelidikan atau masih menunggu besaran kerugian negara.
Jika dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja kedepannya, tidak ada penetapan tersangka dan tidak ada kejelasan resmi tentang perkembangan penyidikan, maka PERTAMAK Riau akan :
1). Melakukan Aksi Damai di depan Kantor Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti dan Kantor Kejaksaan Tinggi Riau di Pekanbaru.
2). Melaporkan ke Komisi Kejaksaan RI, Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) Kejagung RI, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI untuk menindak pihak-pihak yang patut diduga melakukan "Obstruction Of Justice" sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.
3). Membuka seluruh dokumen LHP BPK Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2025 kepada publik melalui media massa dan media sosial agar masyarakat Meranti bisa menilai sendiri siapa yang bermain dan siapa yang melindungi. Jika Hukum Negara tidak berlaku, apakah perlu memakai hukum jalanan.?
Hukum di Meranti tidak boleh tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Hukum tidak boleh cepat menangkap maling ayam, tapi lambat menetapkan tersangka kasus miliaran rupiah.
Rakyat Meranti sedang menonton. Rakyat Meranti sedang menunggu. Jangan kecewakan rakyat Meranti, "tutup Ade Saputra.
KONFIRMASI KEPADA PIHAK YANG BERKOMPETEN.
Untuk mendapatkan informasi yang berimbang, awak media mencoba mengkonfirmasi, diantaranya :
1). Kasi Penkum Kejati Riau dalam hal ini, Zikrullah. Zikrullah mengatakan "silahkan berkoordinasi kepada pihak kejari Meranti karena mereka yang menangani perkaranya".
2). Saat awak media mengkonfirmasi kepada Kasi Pidsus Kejari Kepulauan Meranti, Ulinnuha hingga pemberitaan ini diterbitkan belum memberikan jawaban.
3). Ketika dikonfirmasi kepada Kasi Intel Kejari Meranti, Andi Sinaga menjawab, "Penyidikan masih berjalan dan sedang menunggu perhitungan kerugian negara dari ahli BPK. Dokumen yang diamankan dari hasil penggeledahan dipergunakan untuk pembuktian, untuk indikasi aliran dana masih dalam proses penelusuran dan pengembangan perkara. Terakhir untuk penetapan tersangkanya masih menunggu perhitungan kerugian negara dari BPK. Perhitungan kerugian negara masih dalam proses oleh ahli dan sampai sekarang belum ada penetapan tersangka dikarenakan masih menunggu perhitungan kerugian negara dari ahli BPK. Untuk jelasnya mengenai alasan lambatnya perhitungan kerugian negara, bisa ditanyakan langsung ke BPK".
4). Ketika awak media mengkonfirmasi kepada Kadis Kominfo, Sukri, S.E terkait hal yang tersebut mengenai tanggapan Pemerintah Daerah Kepulauan Meranti, Sukri menjawab silahkan saudara konfirmasi kepada Kabid PPID saudara Anshari Arif.
5). Lalu ketika awak media mengkonfirmasi kepada Kabid PPID Meranti Anshari arif, melalui telfon Whatsapp perihal informasi terkait termasuk temuan BPK Tahun Anggaran 2024 dan 2025 menjawab sampai detik ini saya belum menerima data temuan LHP BPK dibagian umum setda Meranti. Kalo lebih jelasnya silahkan konfirmasi ke Kabag Umum saja, pungkas Arif. (Rls)
DISCLAIMER & SANGGAHAN HUKUM REDAKSI (LEGAL NOTICE) :
a. PERLINDUNGAN KARYA JURNALISTIK (UU PERS).
Berita/Artikel ini murni produk jurnalistik yang disusun, dipublikasikan, dan dilindungi sepenuhnya oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Segala bentuk sengketa, keberatan, atau protes terhadap isi berita ini wajib diselesaikan melalui mekanisme sengketa pers (Dewan Pers), dan berlaku asas Lex Specialis Derogat Legi Generali (UU PERS mengesampingkan UU ITE maupun KUHP).
b. ASAS PRADUGA TAK BERSALAH (PRESUMPTION OF INNOCENCE).
Redaksi menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Seluruh penggunaan diksi seperti “Diduga”, “Disinyalir”, atau “Terkesan” serta "Terindikasi" merupakan bentuk analisis jurnalistik dan BUKAN merupakan vonis atau tuduhan pidana mutlak.
c. KRITIK KINERJA PEJABAT PUBLIK, BUKAN SERANGAN PRIBADI.
Sorotan, kritik tajam, dan narasi sarkasme dalam pemberitaan ini MURNI DITUJUKAN KEPADA KAPASITAS KINERJA PEJABAT PUBLIK. Hal ini adalah wujud Fungsi Kontrol Sosial Pers dan Masyarakat serta sama sekali TIDAK BISA dikategorikan sebagai penghinaan, penyerangan kehormatan pribadi, atau pencemaran nama baik.
d. BERDASARKAN FAKTA HUKUM DAN ATURAN INTERNAL INSTITUSI.
Pemberitaan ini merupakan hasil bedah regulasi dan fakta dilapangan, tidak lahir dari opini kosong belaka (Hoaks).
e. RUANG HAK JAWAB DAN KOREKSI.
Sesuai amanat Pasal 1 ayat (11) dan (12) UU PERS, Redaksi membuka ruang seluas-luasnya bagi Pihak manapun yang terkait untuk memberikan Hak Jawab atau Klarifikasi Resmi guna pemuatan berita yang berimbang (Cover Both Sides).
f. Tindakan PERTAMAK RIAU dalam mengawal dan mendesak kasus, permasalahan, dugaan Korupsi, atau yang berhubungan dengan kontrol sosial lainnya adalah bentuk nyata implementasi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
