Pekanbaru, Tingkap.info -- Ketua HMI BADKO SUMBAGTERA, Gopinda Aditya Putra, angkat suara terkait pembelian mobil dinas mewah di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru yang dinilai tidak memiliki empati terhadap kondisi rakyat. Di tengah kondisi keuangan daerah yang sedang defisit, Pemko Pekanbaru justru kedapatan membeli satu unit Toyota Alphard senilai Rp1,75 miliar, menyusul sebelumnya empat unit mobil dinas untuk pimpinan DPRD dengan total hampir Rp4 miliar.
Gopinda menyebut kebijakan tersebut sebagai bentuk pemborosan dan tidak etis, tapi juga mencerminkan gagalnya moral kepemimpinan birokrasi, terutama dari Sekretaris Daerah (Sekda) yang dinilainya lalai menjaga akuntabilitas anggaran.
"Ketika rakyat menderita karena ekonomi morat-marit, ketika banjir belum selesai diatasi, dan tunda bayar proyek meresahkan banyak pihak—justru pejabatnya malah sibuk belanja mobil mewah. Ini bukan hanya tidak sensitif, tapi penghinaan terhadap rasa keadilan masyarakat. Kami meminta dengan tegas agar Pj Sekda Kota Pekanbaru, Zulhemi Arifin, dicopot dari jabatannya. Ini bukan soal siapa yang mengontrak duluan, tapi bagaimana tanggung jawab moral seorang Sekda terhadap kondisi rakyatnya," kata Gopinda dalam pernyataan tertulis, Rabu (23/4).
Menurutnya, dalih bahwa kontrak dilakukan sebelum pelantikan wali kota tidak bisa dijadikan alasan untuk lepas tanggung jawab. Apalagi, Sekda adalah pejabat administratif tertinggi di pemerintahan kota yang seharusnya mampu membaca sensitivitas publik.
"Kalau memang tahu kondisi keuangan sedang defisit, kenapa tidak dihentikan atau ditinjau ulang? Jangan-jangan justru diam-diam ikut menikmati kebijakan yang tidak pro rakyat ini," tambah Gopinda.
Menurutnya, penggunaan APBD seharusnya mencerminkan prioritas publik, bukan gaya hidup pejabat. Ia juga menyindir narasi "defisit" yang kerap digaungkan Pemko Pekanbaru, namun tak sejalan dengan praktik anggarannya.
"Kalau memang benar defisit, kenapa masih bisa beli Alphard? Ini kontradiktif dan memperlihatkan bahwa transparansi anggaran masih jauh dari harapan," tambahnya lagi.
Ia menegaskan, di tengah musibah banjir, tunda bayar proyek, dan ekonomi masyarakat yang belum pulih, pengadaan mobil mewah untuk pejabat adalah tamparan keras bagi rasa keadilan masyarakat Pekanbaru.
"Ini menunjukkan ketidakpedulian yang akut. Rakyat butuh pemimpin yang peka, bukan yang sibuk mempercantik fasilitas pribadi dengan uang negara," tegasnya.
Gopinda meminta agar Pemko Pekanbaru menghentikan praktik pemborosan dan mulai mengembalikan kepercayaan publik dengan kebijakan yang pro-rakyat.
“Kalau mobil lama masih layak pakai, kenapa harus diganti? Apa tidak ada hal lain yang lebih penting, seperti membenahi banjir, kesehatan, dan pendidikan?” ujarnya geram.
Gopinda juga meminta Penjabat Gubernur Riau dan Mendagri turun tangan menyelidiki pembelanjaan anggaran tersebut dan mengambil langkah tegas.
"Jangan sampai masyarakat hilang kepercayaan pada negara hanya karena ulah segelintir elit birokrasi yang tidak tahu diri," tutupnya.
Sementara itu, Pj Sekdako Pekanbaru, Zulhemi Arifin, saat dimintai konfirmasi, hanya memberikan tautan berita sebagai jawaban. Dalam keterangannya, ia menyebut pengadaan Alphard tersebut merupakan bagian dari program pemerintahan sebelumnya, dengan kontrak tertanggal 12 Februari 2025, sebelum Wali Kota dan Wakil Wali Kota dilantik pada 20 Februari.
