Pekanbaru -- Nasib seseorang tak ada yang tau. Begitu lah yang dialami ratusan masyarakat yang tergabung dalam kaplingan Tanah Gabungan Koperasi Pegawai Negeri (GKPN) 3 Rimbo Panjang, Kampar.
Tanah yang dibeli secara ansuran sejak 80-an kini telah diklaim oleh sejumlah orang. Berdasarkan surat yang diterbitkan oleh seorang kepala desa di Kacamatan Tambang Kabupaten Kampar.
Sejak itu konflik tak berkesudahan, ada Anggota GKPN pak Lubis yang diduga di pukul dan laporan polisi yang tak kunjung finish.
"Tanah kami pun dah digugat orang, itu yang kami tunggu, biar jelas siapa dan apa yang berada dibalik semua ini," ujar Elvis salah seorang pengurus GKPN 3.
Menyikapi itu pakar lingkungan Dr Elviriadi mengatakan pihak mafia tanah memiliki ilmu kaum pergerakan.
"Ajaplah bagi sesiapa yang berurusan dengan orang yang tau ilmu lapangan. Ilmu pergerakan. Saya tengok kawan kawan GKPN 3 itu yang dia tidak punya, "ucapnya pada media ini Jumat sore (1/11/24).
Akademisi yang kerap jadi ahli di pengadilan itu mengatakan lazimnya para pemain tanah merangkul pejabat diatas.
Ya, kayak Gugatan Pihak pihak ke Pemilik kapling GKPN. Itu menandakan serangan musuh udah bertubi tubi dan masuk menembus benteng pertahanan. Kalau gugatan ke GKPN dimenangkan hakim, maka ada konsekwensi GKPN dianggap menyerobot dan dilapor pidana. Dasarnya Keputusan perdata gugatan yang menang itu. Jadi gak gak bisa main main. Harus tau konsekwensi ke depan nya seperti apa, "imbuh putra Selatpanjang.
Elviriadi mengatakan, pihak pihak lawan sudah kolaborasi dengan pejabat di atas, sementara GKPN masih mengandalkan prosedur formal dan masih bicara berkas berkas. Masih menunggu jadwal sidang, laporan di Polda yang berproses. Padahal hasil akhir diputus melalui jalur atas, ya udah lah. Apa boleh buat, setiap orang punya pilihan," pungkas peneliti GKPN 3 yang ikhlas gundul demi hutan tropis.
