Pelalawan, Tingkap.info -- Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pelalawan menyayangkan sikap Ketua DPRD Pelalawan yang dinilai lebih menunjukkan keberpihakan kepada kepentingan korporasi dibandingkan aspirasi masyarakat. Pernyataan yang disampaikan oleh Ketua DPRD Syafrizal dalam beberapa Media justru terkesan membela perusahaan yang baru baru ini di sidak oleh menteri lingkungan hidup hanif faisol nurofiq pada Minggu 11 Mei 2025.
Kami ingin mengingatkan: Bapak dipilih untuk menjadi wakil rakyat, bukan humas perusahaan,tegas Meldianto selaku ketua umum HMI Pelalawan.
Jabatan yang Bapak emban adalah amanah dari rakyat. Sudah seharusnya setiap ucapan, kebijakan, dan tindakan yang diambil berpihak kepada kepentingan masyarakat, bukan menjadi corong pembelaan bagi pihak yang justru banyak menuai kritik dari warga, sambungnya.
Di sisi lain Ketua umum HMI Pelalawan, Meldianto juga mengkritik polemik menteri LHK vs Ketua DPRD Pelalawan yang bebeda pendapat terkait izin pabrik tisu Pt. Rapp yang sampai sekarang tidak ada kepastian "jangan buat masyarakat bingung seharusnya ketua DPRD Pelalawan dan menteri LHK memanggil pihak perusahaan untuk menunjukkan izin operasional sesuai UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian secara umum ke masyarakat".
Kami mendesak Ketua DPRD agar bersikap netral, profesional, dan mengedepankan kepentingan rakyat Pelalawan di atas segalanya. Jika tidak mampu menjalankan fungsi pengawasan dan keberpihakan kepada masyarakat, maka lebih baik mundur dari jabatan.
HMI Cabang Pelalawan akan terus mengawal isu-isu kerakyatan dan menolak segala bentuk kolusi kekuasaan dengan korporasi yang merugikan masyarakat, tutup ketua umum HMI Pelalawan, Meldianto.
