Pekanbaru, Tingkap.info -- Ada ada saja dinamika masyarakat yang terjadi di Kabupaten Kampar. Tepatnya di Desa Tarai Bangun, Dusun I RW O1 RT 01 Jalan Suka Karya Ujung.
Pasalnya, areal tanah masih sengketa antara Sunarti Vs Subardi Cs tiba tiba terbangun perumahan hampir siap.
Untuk mengatasi itu, DPP Laskar Bumi Lancang Kuning melalui pengaduan dan surat kuasa dari warga terdampak, mengadu ke Kementerian ATR BPN Jakarta.
Atas dasar itu, BPN Kampar menerima surat perintah dari Kementerian untuk menyelesaikan sengketa yang tertunda sejak 2009.
Alhamdulillah, kemarin siang sudah turun tim dari BPN Kampar untuk mengecek. Kami sudah mendatangi semua instansi pemerintah Kabupaten Kampar, camat Tambang dua kali sampai ke DPRD Riau. Baru BPN Kampar yang responsif, " ujar Muhammad Daniel SH M,Hum, korban terdampak banjir perumahan Mahkota Riau.
Dalam kegiatan ukur ulang masing masing pemilik surat tanah, tiba tiba ada seseorang yang bukan para pihak mendatangi staf BPN yang bekerja.
"Kayaknya terjadi adu mulut, semacam ungkapan protes atau tidak terima. Lalu terdengar kata kata, dari dulu perumahan Mahkota Riau sudah banjir. Adu mulut tersebut terekam warga dan viral di media Tiktok. Waduh gawaaaat, " ucap salah seorang warga yang berkerumun dan tampak ketakutan.
Sementara itu Pak Jhon dan Adi dari BPN Kampar meminta para pihak maupun semua warga jangan ada debat yang memancing suasana panas.
"Tolong ya bapak bapak ibuk ibuk, cuaca sudah panas. Jangan didebat apa apa tindakan kita di sini. Nanti saya di kantor BPN kita berdebat. Biar hari panas, tapi hati tetap dingin," ucap Adi dari BPN.
Tokoh masyarakat Tarai Bangun Dr Elviriadi ketika dihubungi media ini mengaku prihatin.
"Ya sebaiknya tuntas kan dulu kepemilikan tanah, baru dibangun perumahan. Nah supaya tidak banjir, Setelah tanah clear and clean, wajib ikuti Permen LHK Nomor 4 Tahun 2021
Daftar Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Mengenai Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup. Ini supaya pemerintah, badan hukum, dan masyarakat sekitar aman dan harmoni, " ucap ahli lingkungan hidup itu, Selasa (22/4).
Puluhan warga yang berkerumun dari berbagai perumahan terdengar heran dan bertanya tanya.
"Lho kenapa ya, tanah belum klir, tapi ijin dari Pemerintah Kab Kampar dah keluar. Dimana silapnya? Ucap suara dari balik kerumunan warga.
"Iya Pak Elv, Rumah kami sekarang sejak ada pembangunan rumah baru yg di samping kita itu jadinya banjir terus asal hujan, padahal sebelumnya ngga pernah banjir," ucap emak emak di perumahan Fajar Kualu Damai I melalui pesan WhatsApp.
"Rumah saya juga banjir Pak, Pas kami lebaran kan di pekan dan masih bolak balik Pekanbaru. Kemaren seminggu di Pekanbaru rumah banjir juga pas antar anak tes, " timpal yang lain.
Menyikapi itu, warga yang tergabung dalam Koalisi Warga Perumahan Fajar Kualu Damai - Perumahan Mahkota Riau akan segera menyurati Kadis DPMPTSP Kampar, Kakan satpol PP Kampar dan Kadis Perkim. Jika tidak ada juga titik terang, ratusan masyarakat 2 (dua) perumahan terdampak bersama BEM UIN Suska , BEM Umri, HMI Cabang Pekanbaru, KAMMI Daerah Riau, Aliansi Aktivis Lintas Generasi (AALG) melakukan aksi Long March dari Desa Tarai Bangun ke Kantor Gubernur Riau.
"Persiapan Aksi hampir Matang," pungkas Muhammad Rafiq Presma UIN Suska demisioner.
