Pekanbaru, Tingkap.info – Gelombang kecaman atas tragedi kemanusiaan yang terjadi dalam aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Jakarta 28 Agustus lalu terus bergulir. Dari Pekanbaru, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pekanbaru mengeluarkan pernyataan keras, mengutuk brutalitas aparat kepolisian yang menyebabkan seorang warga sipil tewas dalam insiden pada Kamis (28/8/2025).
Dalam rilis resminya, HMI Cabang Pekanbaru menyebut peristiwa tersebut sebagai sebuah ironi yang menyakitkan dan pengkhianatan terhadap amanat konstitusi. Aparat keamanan yang seharusnya menjadi pelindung rakyat, menurut mereka, telah bertindak sebagai algojo di muka umum.
Ketua Umum HMI Cabang Pekanbaru, Givo Vrabora, menyatakan bahwa insiden ini adalah bukti nyata arogansi kekuasaan yang mengancam nyawa demokrasi di Indonesia.
"Ini bukan lagi kelalaian, ini adalah pembunuhan terang-terangan yang dipertontonkan tanpa rasa malu," tegas Givo di Pekanbaru, Jumat (29/8/2025).
"Seragam yang mereka pakai itu dibeli dari uang rakyat, sumpahnya pun untuk melindungi rakyat. Kemarin, kita semua menjadi saksi bagaimana pelindung itu berubah menjadi pembunuh. Ini adalah titik nadir bagi demokrasi kita."
Menurutnya, kontradiksi paling menyakitkan adalah tewasnya seorang driver ojek online dengan cara dilindas menggunakan kendaraan taktis (rantis), tepat di depan gedung yang dianggap sebagai simbol kedaulatan rakyat. Peristiwa ini dinilai sebagai pesan ancaman dari negara kepada siapa pun yang berani bersuara kritis.
"Di mana lagi rakyat bisa merasa aman jika di jantung demokrasi saja mereka bisa dieksekusi secara brutal oleh orang yang seharusnya melindungi mereka?" tanyanya retoris.
Menyikapi tragedi ini, HMI Cabang Pekanbaru secara tegas menyampaikan empat tuntutan utama:
1. Usut Tuntas dan Adili Pelaku: Mendesak Kapolri menyelidiki pelaku secara transparan yang melibatkan Komnas HAM untuk mengadili seluruh personel yang terlibat, dari pelaku lapangan hingga pemberi komando.
2. Tanggung Jawab Pimpinan: Menuntut Kapolri untuk bertanggung jawab penuh atas kegagalan institusinya dan siap mundur jika tidak mampu menuntaskan kasus ini secara adil.
3. Reformasi Prosedur Keamanan: Mendesak adanya evaluasi total dan reformasi fundamental terhadap prosedur tetap (protap) pengamanan aksi massa agar tidak lagi menggunakan pendekatan militeristik dan mematikan.
4. Jaminan Ruang Demokrasi: Menuntut negara untuk menghentikan segala bentuk represifitas dan menjamin kebebasan berpendapat bagi seluruh warga negara tanpa ancaman kekerasan.
HMI Cabang Pekanbaru juga menyerukan kepada seluruh elemen gerakan mahasiswa dan masyarakat sipil di seluruh Indonesia untuk merapatkan barisan dan mengawal kasus ini hingga tuntas.
"Darah yang tumpah di depan Gedung DPR RI kemarin adalah darah kita semua. Diam adalah bentuk persetujuan atas penindasan ini. Kami tidak akan pernah diam," tutup Givo. (Rls/Giv)
